INFO
  •  Selamat datang di website resmi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 
  •  Dahani Dahanai Tuntung Tulus 

Bahas Inklusi Pajak di KP2KP Buntok Bersama Dosen dan Guru Se-Kecamatan Dusun Selatan

Rabu, 16 Oktober 2019

 

Kepala KP2KP Buntok, Widanarko mengatakan, inklusi pajak KP2KP Buntok bersama guru dan dosen se-Kecamatan Dusun Selatan ini merupakan implementasi dari MoU antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti.

Sejumlah dosen dan guru se- Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan membahas inklusi pajak di Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Buntok.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada masyarakat melalui tenaga pendidik, dalam hal ini guru dan dosen dalam progress pendidikan,” kata Widanarko, Selasa, 15 Oktober 2019 kemarin.

Urgensi pelaksanaan inklusi pajak adalah mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak. Adapun strategi dan program dalam inklusi pajak tersebut yakni integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi pendidik dalam kurikulum, perbukuan, pembelajaran dan kesiswaan/kemahasiswaan.

Apalagi, lanjut beliau, postur anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%, ini diharapkan dapat meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan.

Peran pajak yang dominan dalam struktur APBN/APBD kesemuanya bermuara untuk kemakmuran rakyat, namun harus diikuti dengan kesadaran pajak yang tinggi.

Selain itu juga integrasi materi kesadaran pajak terdapat dalam perbukuan untuk mata kuliah/pelajaran umum.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, salah satu dosen STIE Dahani Dahanai menyampaikan bahwa sesuai instruksi Kemenristek Dikti pihaknya telah dibuka mata kuliah perpajakan.

Serta, kewajiban pajak merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh Warga Negara sebagai amanat konstitusi pasal 23A UUD 1945, membayar Pajak sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia.

“Integrasi materi kesadaran pajak tersebut antara lain dalam pendidikan kewarganegaraan NPWP sebagai salah satu identitas warga negara dalam menjalankan kewajiban kenegaraan,” jelas dia.

Pendidikan pancasila, dengan membayar pajak secara jujur dan sesuai ketentuan merupakan salah satu wujud bela Negara.

Membayar pajak merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME atas karunia kemerdekaan sehingga dapat berekspresi seperti sekarang dan mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai pengejahwantahan sila V Pancasila.

Dalam pendidikan agama Islam umat muslim dianjurkan untuk melakukan sedekah membantu sesama yang kekurangan, pajak sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban manusia dengan sesama.

Pendidikan agama Kristen dengan membayar pajak, salah satu perwujudan pelayanan kepada sesama manusia untuk mensejahterakan manusia lain yang kurang mampu.

“Kita dalam hal ini KP2KP Buntok bersama perwakilan Dosen dan guru se Dusun Selatan berkomitmen melaksanakan inklusi pajak untuk menanamlan sadar pajak di Barsel,” beber dia.

Beliau pun berharap dengan inklusi pajak bersama guru dan dosen, menciptakan generasi penerus yang menjadi pemimpin yang senantiasa mempertimbangkan pajak sebagai kebutuhan dan generasi penerus yang memiliki rasa malu apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

 


Simpan sebagai :

Berita terkait :